Penandatanganan PKS dilakukan serentak dengan 197 daerah lainnya meliputi provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Ahmad Fudholi selaku Kepala Kantor Pajak Pratama Banyuwangi menyampaikan bahwa selama ini terdapat irisan antara WP pusat dan daerah. Melalui kerjasama ini, pihak DJP dan pemerintah daerah dapat saling melakukan kroscek untuk mendapatkan pendataan yang lebih akurat.
“Kerjasama ini bisa meminimalisir adanya ketidaksesuaian penerimaan pajak maupun double counting atas penerimaan pajak dari WP yang beririsan tersebut,” jelasnya.
Fudholi berharap PKS ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal khususnya bagi pendapatan daerah yang akan menopang pembangunan Banyuwangi.
