Banyuwangi, seblang.com – Strategi pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terbukti efektif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Banyuwangi pada 2025 turun menjadi 6,13 persen, melanjutkan tren penurunan empat tahun terakhir.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan, ada tiga strategi utama yang dijalankan untuk menekan kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran warga miskin melalui distribusi bantuan sosial, termasuk program Rantang Kasih dan Banyuwangi Berbagi. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat lewat pemberdayaan ekonomi, di antaranya program UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas (WeNak), serta fasilitas ongkir gratis. Ketiga, memutus rantai kemiskinan dengan memperluas akses pendidikan dan pelatihan keterampilan agar warga bisa mandiri.
“Alhamdulillah, capaian ini hasil kolaborasi dan sinergi banyak pihak. Pemerintah akan terus melanjutkan program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Ipuk, Kamis (25/9/2025).
BPS mencatat, angka kemiskinan Banyuwangi turun konsisten sejak 2021 yang mencapai 8,07 persen, kemudian 7,51 persen (2022), 7,34 persen (2023), 6,54 persen (2024), hingga 6,13 persen tahun ini atau turun 0,41 persen dari tahun sebelumnya.
Kepala BPS Banyuwangi Hermanto menilai penurunan ini ditopang oleh keberhasilan daerah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. “Kolaborasi berbagai pihak yang didukung kebijakan pemerintah menjaga inflasi. Hal ini mencegah warga jatuh miskin dan mendorong perbaikan taraf hidup,” ujarnya.
Selain pengendalian inflasi, Hermanto menegaskan konsistensi Banyuwangi menjalankan program penanganan kemiskinan menjadi faktor kunci. “Pemkab cukup konsisten, sehingga hasilnya terukur dan nyata dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
Penurunan kemiskinan juga diiringi pertumbuhan ekonomi Banyuwangi yang meningkat. Pada triwulan I 2025 tercatat 5,50 persen, naik menjadi 5,85 persen di triwulan II. Angka tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi maupun nasional.
