Dinsos PPKB akan kembali mengecek ribuan KPM di Desa Jambewangi untuk memastikan siapa saja yang masih berhak dan tidak. “Bagi yang masih layak kita usulkan kembali lewat SIKS-NG yang dibuka setiap bulannya dari Pusdatin dan Kemensos,” cetus Henik.
Henik menegaskan, Dinsos PPKB memastikan akan mengawal persoalan tersebut hingga tuntas melalui pendamping PKH hingga BPNT di lapangan. Bahkan pihaknya juga akan menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), bagi warga Jambewangi yang data kependudukannya bermasalah.
“Kami akan pastikan data itu masuk ke DTKS, masuk usulan ke Kemensos. Syukur alhamdulilah dari data masuk nanti, sebulan atau maksimal dua bulan setelah itu, warga yang bersangkutan sudah menerima Bansos,” pungkasnya.
Menurut Sugiarto, karena persoalan itu menyangkut hajat orang banyak, ia merasa janggal karena data KPM yang terhapus jumlahnya tidak sedikit. Ia menduga ada oknum di balik terhapusnya data tersebut.
“Kalau memang ada kesalahan di sistem tidak mungkin sebanyak itu. Sistem ini satu pintu, jika memang ada sistem eror, pastinya semua desa juga mengalami hal serupa. Logika kami gak masuk akal jika disebabkan semua itu, justru diduga ada indikasi direncanakan, untuk motifnya apa kami tidak tahu,” ujarnya.
Untuk memastikan itu, Sugiarto mengaku telah mengajukan hearing ke DPRD Banyuwangi terkait ribuan data KPM yang terhapus. Pihaknya juga meminta menghadirkan pihak Pemdes Jambewangi, Dinsos PPKB, pendamping PKH serta TKSK Sempu.
“Siapa yang harus bertanggung jawab dibalik ini, disebabkan oleh siapa data itu terhapus, klarifikasi kita menunggu hearing di DPRD. Jika hearing nanti tidak menemukan kejelasan, akan kami bawa ke ranah hukum,” tandasnya.////
