Bahkan pada kunjungan Bupati Malang di Kecamatan Pagelaran, anggaran bantuan dari Baznas sempat dinaikkan dari Rp15 juta menjadi Rp20 juta agar selaras dengan bantuan pemerintah daerah.
Selain pemerintah dan Baznas, sejumlah asosiasi pengembang juga dilibatkan dalam program bedah rumah.
“Ada beberapa asosiasi pengembang yang ikut berpartisipasi, dan hasilnya lebih bagus,” kata Johan.
Program ini secara resmi dikategorikan sebagai bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni, bukan hibah.
“Namanya bantuan sosial, bukan hibah. Artinya tidak penuh. Warga tetap harus berkontribusi,” tegasnya.
Dalam pengajuan bantuan BSPS, usulan harus berasal dari pemerintah desa, bukan perorangan. Hal ini penting untuk proses verifikasi operator desa terkait status ekonomi calon penerima.
“Yang bisa dibantu adalah warga di Desil 2, 3, sampai Desil 4. Di atas itu tidak boleh,” jelas Johan.
Ia menambahkan, banyak warga mempertanyakan mengapa beberapa rumah rusak tidak mendapat bantuan.
“Kadang masyarakat bertanya, rumah rusak kok tidak dibangun? Karena tanahnya bukan milik sendiri. Kami khawatir terjadi sengketa setelah pembangunan,” terangnya.
Johan menegaskan bahwa seluruh perencanaan program bedah rumah tahun 2026 sudah mulai disusun sejak tahun ini, sesuai ketentuan.
Sementara untuk penanganan rumah warga terdampak bencana, penanganannya akan dilakukan oleh BPBD, karena instansi tersebut memiliki dana Bantuan Tidak Terduga (BTT).//////
