Masrohan menjelaskan, RPJMD harus segera diselaraskan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta mengakomodasi visi-misi kepala daerah terpilih. Sementara revisi Perda PDRD merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi.
Sembilan raperda prioritas lainnya meliputi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, rencana pembangunan industri, perlindungan pekerja migran, dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
“Seluruh raperda ini dipilih berdasarkan urgensi kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.///////
