Sebelum menandatangani nota kesepakatan, AKBP Dwiasi dalam paparannya menjelaskan, beberapa modus bisa dipakai oleh berbagai pihak untuk mengambil untung dari perdagangan pupuk bersubsidi yang muaranya akan merugikan petani.
“Mulai dari menimbun dulu untuk tujuan bisa dijual dengan harga lebih tinggi sampai mengganti kemasan pupuknya. Namun hal ini sudah terungkap dan tidak lagi terjadi sekarang,” ujar Dwiasi.
Bupati Ngawi mengapresiasi komitmen Polres untuk membantu suksesnya program pertanian dan menjaga kecukupan ketersediaan pangan.
Sebagai daerah lumbung pangan nasional, Ngawi bekerja keras melakukan upaya melawan tingginya penggunaan pupuk kimia yang dikurangi subsidinya, dan memasyarakatkan penggunaan pupuk organik dan pertanian ramah lingkungan.
“Saat ini subsidi pupuk makin dikurangi, baik pada komoditas tanaman maupun jumlah pupuknya. Ini perlu disosialisasikan dan dipahami,” katanya.
Jumlah pupuk bersubsidi sesuai Permentan No. 10/2022, makin dikurangi yakni hanya sekitar 30-40 persen saja dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan. Makin hari subsidi pupuk akan makin berkurang.
“Pupuk subsidi kini ditentukan NPK serta urea saja. Komoditas yang bisa menggunakan pupuk bersubsidi pun dikurangi, kini hanya tujuh jenis dari sebelumnya sekitar 27 jenis tanaman,” ungkap Ony.
Bhatarling akan bertugas untuk memantau sekitar 50,9 ribu hektar lahan pertanian di Kabupaten Ngawi. (**)
