“Pada empat indikator tersebut, Banyuwangi meraih bobot tertinggi, sehingga insentif fiskal yang kita dapatkan juga paling tinggi di antara 32 penerima lainnya,” kata Dwi Yanto.
Dwi Yanto lantas mencontohkan sejumlah upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi pangan di daerah. Antara lain bagaimana menggerakkan ekonomi arus bawah lewat gerakan belanja cantik di pasar-pasar tradisional dan UMKM.
Di mana Bupati Ipuk mendorong semua ASN dan karyawan BUMN untuk berbelanja di pasar rakyat dan toko tetangga terdekatnya. Hasilnya untuk didonasikan kepada warga kurang mampu, termasuk juga untuk bayi stunting dari keluarga pra sejahtera.
Bupati Ipuk juga menggeber program UMKM Naik Kelas, upaya untuk meningkatkan skala ekonomi dari para UMKM. Antara lain lewat pemberian bantuan alat produksi, memfasilitasi pengurusan izin usaha, hingga pelatihan meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi.
“Secara rutin Tim Pengendali Inflasi Daerah Banyuwangi juga rutin melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan yang tersedia, termasuk melaksanakan operasi pasar murah bersama instansi terkait,” jelas Dwi Yanto.
“Kami juga merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi serta memberikan bantuan transportasi dari APBD untuk kelancaran distribusi bahan pangan,” imbuh Dwi Yanto.//////
