Malang seblang.com – Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Tahun Ajaran 2025-2/026 bakal dilaksanakan. Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PusDesk) minta Dinas Pendidikan kabupaten Malang sistem penerimaan siswa baru ini harus menjadi wajah nyata dari keadilan pendidikan, dan bukan sekadar prosedur administratif tahunan.
Asep Suriaman Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PuSDeK) tetap akan mengawasi dan menyorotai terhadap pelaksanaan SPMB karena berpotensi rawan kecurangan dari oknum tak bertanggung jawab.
PusDesk mewanti-wanti potensi penyimpangan, terutama dalam bentuk rekayasa dokumen domisili, manipulasi data kependudukan, dan piagam prestasi tidak valid.
“SPMB harus menjadi cerminan keberpihakan kita pada masa depan anak-anak dikabupaten Malang ini, terutama mereka yang selama ini menghadapi tantangan ekonomi, akses, atau kondisi khusus. Ini bukan sekadar soal kuota, tapi tentang hak,” ujar Asep pada awak media, Kamis (22/5/2025).
Asep menekankan keadilan dalam SPMB bukan hanya soal pembagian jalur, tapi juga proses pelaksanaan yang mesti benar-benar jujur dan melindungi hak warga lokal.
PuSDeK mengingatkan jangan sampai warga Kabupaten Malang justru tersisih di tanah kelahirannnya sendiri dalam program ini bahkan menyoroti pentingnya aksesibilitas bagi seluruh warga.
Asep meminta agar Disdik memperkuat pendampingan digital di sekolah, kelurahan, atau pusat layanan masyarakat.
