“Keberhasilan Smart Kampung membuat program ini kini diadopsi oleh Pemerintah Pusat untuk dikembangkan lebih luas lagi menjadi Ina Digital Apps,” tambah Budi.
Dalam kesempatan tersebut, Budi juga berbagi kemajuan kerja sama antara Banyuwangi dengan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT) Jepang yang diaplikasikan dalam program Road Manager dan Bike Sharing.
Sementara itu, Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Amran, menjelaskan bahwa Banyuwangi dipilih menjadi salah satu wakil Indonesia bersama Kota Makassar, DKI Jakarta, dan Kabupaten Sumedang berdasarkan beberapa faktor.
Selain berprestasi dalam pelayanan publik, Banyuwangi juga meraih predikat Memuaskan dengan skor 4,50 dalam evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Amran menekankan bahwa pembangunan perkotaan cerdas di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pemutakhiran teknologi dan digitalisasi, tetapi juga perlu memiliki fasilitas pelayanan yang terstandarisasi, penyediaan fasilitas, pengoperasian, serta pemeliharaan layanan sesuai dengan standar pelayanan.
“Banyuwangi memenuhi standar tersebut. Bahkan, prinsip-prinsip smart city mampu diaplikasikan Banyuwangi hingga ke tingkat desa,” pungkas Amran.
