Ni’mah menyoroti sejumlah isu krusial yang perlu penanganan serius, mulai dari stunting hingga angka putus sekolah. “Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas untuk membangun Banyuwangi yang lebih baik,” tegasnya.
Di sektor pertanian, ia mengkritisi dampak Permentan No. 10/2022 terhadap nasib petani. “Pengurangan jatah dan jenis pupuk bersubsidi sangat memberatkan petani. Padahal sektor pertanian adalah penyumbang PDRB tertinggi,” jelasnya.
Terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Ni’mah mengusulkan insentif berupa pengurangan PBB bagi petani. “Petani yang lahannya masuk LP2B mengalami penurunan nilai ekonomi karena pembatasan penggunaan lahan. Mereka layak mendapat kompensasi karena dirugikan,” tegasnya.
Meski usulan pengurangan PBB masih dalam pembahasan dengan eksekutif, ia optimis akan tercapai kesepakatan. “Kami tidak meminta angka spesifik, yang penting ada prosentase yang menguntungkan petani, seperti halnya dana desa yang mendapat prosentase dari APBN. Karena yang kami perjuangkan ini sejatinya berpihak kepada rakyat,” imbuhnya.///////
