Banyuwangi, seblang.com – Sistem digitalisasi pemerintahan Kabupaten Banyuwangi kembali dinobatkan sebagai yang terbaik di tingkat nasional. Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Banyuwangi meraih indeks tertinggi di antara seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Dalam evaluasi SPBE terhadap seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, Banyuwangi memperoleh kategori “Memuaskan” dengan nilai 4,87 dari skala maksimal 5. Nilai tersebut menjadi yang tertinggi secara nasional, jauh di atas rata-rata indeks SPBE nasional yang tercatat 3,23.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi di seluruh lini pemerintahan.
“Capaian ini semakin memotivasi kami untuk terus berkomitmen memberikan kinerja terbaik,” ujar Ipuk, Kamis (8/1/2026).
Ipuk menegaskan, Pemkab Banyuwangi akan terus memaksimalkan pemanfaatan sistem elektronik, baik dalam administrasi pemerintahan maupun integrasi layanan publik.
“Dengan terus memperbaiki sistem tata kelola dan meningkatkan kapasitas aparatur,” imbuhnya.
Evaluasi SPBE dilakukan setiap dua tahun sekali untuk memastikan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pusat dan daerah berjalan berkelanjutan. Ipuk juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang memberikan kepercayaan kepada Banyuwangi sebagai pelaksana berbagai program transformasi digital nasional.
Salah satunya dengan menunjuk Banyuwangi sebagai proyek percontohan digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) melalui Portal Perlinsos, yang bertujuan memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan transparan. Uji coba program tersebut telah berlangsung sejak September tahun lalu.
“Proyek ini akan diperluas ke sejumlah daerah lain di Indonesia setelah melihat keberhasilan yang dilakukan Banyuwangi,” kata Ipuk.
Menurutnya, Banyuwangi kini menjadi model “laboratorium hidup” transformasi digital pemerintahan daerah dalam upaya menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik secara nasional. Sebelumnya, Banyuwangi juga telah mengembangkan layanan publik digital terintegrasi melalui program Smart Kampung sejak 2016, guna mendorong budaya digital hingga tingkat desa.
Dalam implementasi Smart Kampung, sistem digital tidak hanya dimanfaatkan untuk pelayanan administrasi kependudukan, tetapi juga untuk pengelolaan bantuan sosial, pendidikan, hingga layanan kesehatan./////////////
