Banyuwangi, lanjut Ipuk, juga menyelaraskan diri dengan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR) untuk memperkuat kesejahteraan dan kualitas pendidikan.
Terkait MBG, Pemkab Banyuwangi telah meminta agar pasokan bahan makanan melibatkan petani dan peternak lokal.
“Selama mencukupi, kami meminta agar SPPG menyuplai bahan dari petani dan peternak di desa-desa Banyuwangi agar manfaat program Bapak Presiden dirasakan lebih luas,” ujarnya.
Sementara untuk Sekolah Rakyat, saat ini Banyuwangi memiliki dua sekolah yang menampung ratusan siswa dari keluarga tidak mampu.
Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, menjelaskan bahwa program MBG dirancang tidak hanya untuk memenuhi gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat daerah. Ia menyebut suplai kebutuhan MBG akan membuka peluang bagi petani, peternak, dan koperasi desa melalui skema Koperasi Desa Merah Putih yang sedang dikembangkan.
“Kebijakan Sekolah Rakyat adalah komitmen Bapak Presiden untuk layanan pendidikan gratis bagi anak-anak tidak mampu tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Kepala daerah dan kader Gerindra harus mendukung ini,” tegas Wihadi.
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad, menambahkan bahwa pembangunan hanya berjalan optimal jika kepala daerah dan legislatif menjaga harmoni serta menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat.
“Sinkronisasi program pusat dan daerah memastikan masyarakat menerima manfaat dari berbagai kebijakan prioritas Bapak Presiden,” ujarnya. (*)
