Selanjutnya H. Mujiono mengungkapkan upaya yang dilakukan pemerintah mendapatkan dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ormas-ormas Islam dan para pihak yang ada sebelum pemerintah mengeluarkan SE di Banyuwangi.
Operasi penertiban yang dilakukan untuk sementara dilakukan oleh petugas Satpol PP dan tidak menutup kemungkinan ke depan akan melibatkan Forkopimda karena SE yang diedarkan Pemkab Banyuwangi juga ditembuskan ke sana juga.
Apabila di lapangan ditemukan ada pengusaha hiburan yang melanggar, menurut H Mujiono petugas akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ada, mulai dari teguran pembinaan dulu, melayangkan surat tertulis dan ada penutupan tempat usaha sebagai sanksi terberat.“Tetapi kita tetap mengedepankan pendekatan yang humanisme,” pungkasnya./////
