Apabila dibandingkan dengan APBD 2023, lanjut Cahyanto 2024 besarnya sekitar RP. 3,1 triliun (termasuk Dana Alokasi Khusus / DAK). Sementara 2023 setelah APBD Perubahan besarnya 3,3 Trilyun atau selisih sekitar Rp. 200 Milyar.
”Kecuali nanti ada tambahan lagi saat evaluasi ada dana bagi hasil (DBH) dan dana bantuan keuangan provinsi juga belum masuk. Yang kemarin sudah pasti masuk angka definitif DAK baik fisik maupun non fisik yang tambahanya sekitar 500 milyar,” pungkas Cahyanto.
Sebelumnya diberitakan dalam menyikapi penurunan kapasitas fiskal 2024 dari sisi perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Banyuwangi menerapkan strategi dengan melakukan efisiensi pada semua sektor yang ada sehingga anggaran yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan 2024.
Menurut Kepala Bappeda Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono yang akrab disapa Yayan, selain melakukan efisiensi, langkah lain yang dilakukan adalah melaksanakan program refocusing pada beberapa perencanaan yang disusun sebelumnya untuk melakukan penyesuaian.
“Sambil menunggu Perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pusat terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan insentif fiskal,” jelas Yayan di ruang kerjanya pada Selasa (28/11/2023).
Dia menuturkan pada 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banyuwangi nilainya Rp. 3,3 triliun, minus DAK masih ada dana Rp. 2,7 trilyun. Tahun 2024 minus DAK nilainya Rp. 2,5 triliun ada penurunan yang cukup signifikan.
“Saran kita kepada teman-teman internal pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sangat penting karena akan mendongkrak belanja juga. Untuk itu intensifikasi pajak menjadi fokus pada 2024 untuk menambah kapasitas fiskal kita,” tambah Yayan.////////
