Banyuwangi, seblang.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2024 angkanya mengalami penurunan yang signifikan. Belum lagi terbebani dengan adanya kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) / Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Banyuwangi Cahyanto Hendri Wahyudi, untuk 2024 pemerintah Banyuwangi harus mengencangkan ikat pinggang dan melaksanakan program pembangunan yang prioritas sesuai dengan arahan pimpinan
“Termasuk nanti capaian kinerja untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2024 yang menjadi prioritas. Kegiatan penunjang sementara ditunda karena penggunaan anggaran yang menjadi perhatian kita,” jelas Cahyanto di kantor Pemkab Banyuwangi pada Senin (04/12/2023)
Dia menuturkan untuk memenuhi kebutuhan dana pemilu 2024 sekitar Rp. 111 Milyar yang 40 persen dicairkan pada 2023. Sedangkan sisanya 60 persen akan dicairkan pada 2024 mendatang.
Sedangkan untuk PPPK informasi awal dulu didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasioal (APBN) pada 2023 Banyuwangi mendapatkan alokasi dana RP. 56 Milyar. Pemerintah berasumsi alokasi dana tersebut bisa dipakai PPPK untuk 2021 – 2023.
Setelah melakukan konfirmasi Kementrian Keuangan RI dana tersebut hanya digunakan untuk 2023.”Padahal 2023 kita hanya butuh sekitar Rp. 5 Milyar yang berarti pemerintah pusat hanya merealisasi anggaran sebesar 5 milyar ke kas daerah. Padahal alokasi untuk belanja PPPK Rp. 56 milyar sesuai dengan PMK dan itu juga menjadi beban,” imbuh Cahyanto.
Selanjutnya dia menambahkan pada 2024 pemerintah Banyuwangi harus benar-benar mengencangkan ikat pinggang dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang bukan super prioritas tetapi harapannya tidak mengurangi kinerja dari pemerintah daerah.
