Lebih jauh, Mujiono mengajak IPPNU menjadi “mata dan tangan” pemerintah dalam menangani anak putus sekolah. “Kalau ada yang terancam tidak bisa sekolah, sampaikan ke kami. Laporkan ke desa, camat, atau Dinas Pendidikan. Kita harus pastikan semua anak Banyuwangi mengenyam pendidikan minimal sembilan tahun,” tegasnya.
Ajakan ini disambut antusias Ketua IPPNU Banyuwangi, Fika Huliyata Dury. Ia menegaskan komitmen organisasinya untuk bersinergi membangun daerah. “Kami memiliki lebih dari 3.000 kader aktif di 25 kecamatan, baik yang sekolah, kuliah maupun mondok. Ini adalah kekuatan besar yang siap dikolaborasikan,” ungkapnya.
Fika menyebut, IPPNU telah merancang sejumlah program berbasis potensi dan kebutuhan generasi muda. “Kami siap berjejaring, dari internal organisasi hingga lintas instansi—pemerintah daerah, kepolisian, bahkan DPRD,” tutupnya.//////
