Meski begitu, pihak perkebunan bersikeras tidak menggubris tuntutan warga. Menurut Ketua Puskaptis Banyuwangi, Amrullah, pihak perkebunan justru menantang penyelesaian melalui jalur hukum.
“Deadlock hasilnya. Perkebunan bahkan menantang kita diselesaikan di jalur hukum,” kata Amrullah usai bertemu pimpinan perkebunan Kalibendo untuk menyampaikan aspirasi warga.
Amrullah menegaskan bahwa pelanggaran Perkebunan Kalibendo sudah terbukti. “Dari HGU 800 hektar, 400 hektar dialih fungsikan dan 120 hektar disewakan. Ini jelas melanggar ketentuan HGU. Seharusnya hanya untuk tanaman cengkeh, kopi, dan karet malah ditanami cabai,” jelasnya.
Minggu depan, warga berencana menggelar demonstrasi besar-besaran ke DPRD Banyuwangi untuk mengawal rekomendasi penutupan dan pencabutan HGU Perkebunan Kalibendo.
