”Kita berharap, ada solusi dan kebijakan terbaik bagi anak-anak yang terkena lemahnya sistem SPMB ini, dari keterangan Cabdin Pendidikan sebanyak 62 siswa telah difasilitasi dan mendapatkan sekolah yang diinginkan ,” jelasnya.
Selanjutnya, Komisi IV DPRD Banyuwangi masih menunggu hasil koordinasi Kepala Cabdin Pendidikan Jatim di Banyuwangi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim . Ada kemungkinan mereka akan dimasukan ke SMA Negeri lain yang masih memiliki kuota. Alternatif lain para siswa tersebut masuk ke SMA/SMK swasta dengan mendapatkan tunjangan beasiswa dari Pemprov Jatim.
”Untuk solusi persoalan ini, kita tunggu hasil koordinasi Kacabdin Pendidikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,” tambahnya.
Patemo menambahkan bahwa secara pribadi akan mendorong koleganya di DPRD Provinsi Jatim maupun DPR RI mengusulkan agar pengelolaan SMA/SMK dikembalikan dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota.
”Pengembalian kewenangan ke kabupaten/kota harapannya dapat mempermudah koordinasi dan penyelesaian masalah, karena dinas pendidikan kabupaten/kota akan menjadi satu pintu dalam pengelolaan SMA/SMK ,” imbuh Patemo.
Dengan pengelolaan yang lebih dekat, permasalahan sekolah yang terkait dengan antara lain, seperti; infrastruktur, sistem penerimaan siswa baru (SPMB) dan standar pelayanan minimum (SPM) dapat diselesaikan lebih cepat, tepat dan akurat.
