“Tentu sangat mungkin untuk berpengaruh pada prinsip asas rahasia di bilik suara,” ujarnya.
“Dimana sama-sama kita lihat semua, poin-poin untuk kepedulian dan keprihatinan atas nasib masa depan demokrasi dan konstitusi kita. Dimana belakangan, memang telah banyak yang menganggap upaya-upaya untuk kepentingan dalam membangun politik dinasti, dalam mencederai azas jujur dan adil,” sambungnya menjelaskan.
Kata pria yang juga salah satu dosen di Fisip Unej itu. Situasi dan proses penyelenggaraan Pemilu 2024 saat ini kurang baik dan tidak pada koridor yang tepat. Sehingga berharap aspirasi yang disampaikan bisa sampai langsung didengar oleh Presiden RI Joko Widodo.
“Oleh Istana, oleh KPU, Bawaslu, DKPP, dan seluruh masyarakat luas yang menginginkan nantinya pada Pemilu 14 Februari itu betul-betul berlangsung dengan sangat bebas. Tanpa kekerasan, tanpa intimidasi, dan mengembalikan marwah demokrasi dan konstitusi ini sebagai satu upaya untuk menata masa depan. Mencari pemimpin baik di tingkat Presiden maupun wakil rakyat dari seluruh tingkatan,” paparnya.
“Untuk sama-sama memastikan arah pembangunan, sebagai satu mandat dari kemerdekaan RI ini berlangsung baik dan sesuai dengan koridor demokrasi dan konstitusi. Ini sebagai satu moral call, dan rupanya kami tidak menginginkan jumlah besar, tapi kami yakin kita menghargai dan menghormati pandangan tiap orang yang berbeda-beda,” tandasnya.
