Adapun terkait perkembangan kondisi kapal yang sedang dikelola oleh PT PBS kondisinya rusak berat dan mangkrak. Bahkan satu kapal sudah dijual sebagai besi tua, sangat disayangkan sebab aset seperti itu bisa mengamankan dan mengangkat APBD Banyuwangi dan juga bisa merekrut tenaga kerja.
Bupati Wanita pertama di Kabupaten Banyuwangi menambahkan apabila hari ini selesai begitu saja tidak ada ceritanya kan aneh. Itu uang negara, itu uang rakyat, jadi rasanya aneh banget kalau tiba-tiba hilang begitu saja.
Artinya kalau memang ada indikasi pidana harusnya dari ketua tim aset daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi bisa melacak dengan cara meminta pihak lain atau membentuk tim untuk menuntaskan kasus PT PBS Banyuwangi sebagai operator kapal LCT Sritanjung, tambahnya.
“Kalau aset negara hilang tentu saja ini disebut tindakan pidana, bahkan uang satu Rupiah pun kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan itu dapat dikatakan bagian dari unsur korupsi,” tegas Ratna.
Mantan istri Bupati Jembrana, I Gede Winasa itu lebih lanjut menyatakan pada saat dikembalikan kondisi kapal LCT Sritanjung dengan keadaan sudah rusak. Sehingga apabila dalam kondisi rusak tentunya dapat dilihat tingkat kerusakannya.
Tim aset Pemkab Banyuwangi dalam melakuakn kajian dan penelitian sehingga dapat memutuskan tindakan selanjutnya. Mungkin dilelang apabila kondisinya rusah parah. Apabila memang harus diperbaiki mungkin ada subsidi dana dari pemerintah daerah atau pihak ketiga.
Pemkab Banyuwangi bisa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk bisa menggantikan manajemen PT PBS yang telah mengelola LCT Sritanjung selama ini. Apabila eksekutif Bersama DPRD Banyuwangi serius menuntaskan kan banyak cara. Kalau tidak mampu lagi jabatan direktur dan managemen PT PBS bisa dilelang,” pungkas Ratna Ani Lestari.////
