“Dari rekomendasi-rekomendasi ini kami berharap pemerintah daerah bisa menindaklanjuti karena ada beberapa kegiatan di 2022 kemarin perlu perhatian lebih. Sehingga kedepannya, khususnya kepada Pak Wali sampai akhir masa jabatannya, target RPJMD bisa tercapai,” jelasnya.
Terkait beberapa catatan yang menjadi perhatian DPRD yaitu yang pertama angka kemiskinan. Pihaknya berharap ada data-data riil dari setiap kelurahan agar dapat dipetakan dalam penangananya.
Syahrul mengatakan, dari fakta-fakta yang dijumpai di lapangan dan jika melihat aturan yang ada, banyak ditemukan rumah yang nampaknya bagus tapi masih menerima bantuan rastrada atau lainnya.
“Kami juga berharap kepada masyarakat untuk bisa legowo (berbesar hati). Kalau memang merasa sudah mampu ya jangan mau menerima bantuan sehingga bisa dialihkan ke warga lain yang lebih membutuhkan. Tapi kami hanya bisa menyarankan demikian,” harapnya.
Pihaknya berharap, jika angka kemiskinan bisa turun drastis maka DPRD akan membuatkan program lagi kepada masyarakat yang tergolong miskin ektrem untuk bisa ditingkatkan. Selain itu menurutnya, bagi warga yang sebetulnya mampu tapi di rumahnya masih ditempel stiker sebagai penerima bantuan maka tentu akan menjadi beban anggaran serta memperlambat upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan ekstrim.
“Terus satu lagi soal BPR Artha Praja atau Bank milik Pemkot Blitar dimana kami melihatnya sudah bertahun-tahun tidak dirasakan manfaatnya. Mestinya bank yang kita punya ini bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan,” imbuhnya.
“Namun kenyataannya, bank itu sendiri sampai saat ini belum bisa diharapkan. Untuk itu kami meminta kepada Wali Kota bisa segera menyelesaikan kalau memang ada permasalahan di internal bank tersebut. Bila perlu dicarikan tenaga-tenaga yang lebih profesional,” pungkasnya.
