Malang, seblang.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Senin (30/6/2025), berlangsung hangat dan penuh harapan. Dalam agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, semangat perbaikan dan pemerataan menjadi benang merah dari setiap suara yang disampaikan.
Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Malang menyoroti keadilan anggaran harus nyata dirasakan warga pinggiran, Fraksi PDI Perjuangan yang diketuai Abdul Qodir menyampaikan pesan kuat tentang pentingnya pemerataan pembangunan, terutama bagi desa-desa yang selama ini belum banyak tersentuh program strategis.
“Kami ingin memastikan bahwa perubahan APBD ini bukan sekadar koreksi angka, tapi benar-benar menjawab kesenjangan antara wilayah barat dan timur Kabupaten Malang. Jalan, air bersih, sekolah, dan layanan kesehatan di desa tertinggal harus menjadi prioritas,” ujarnya di hadapan Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran DPRD.
Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti pentingnya penguatan pelayanan dasar, pengembangan potensi lokal, serta dorongan untuk transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan anggaran.
Sementara itu, Lima fraksi lainnya menyampaikan pandangan umum secara gabungan, yaitu Fraksi PKB, Gerindra, Golkar, NasDem, dan Fraksi Gabungan PKS-Hanura-Demokrat. Mereka mengangkat isu yang tak kalah penting: pendapatan daerah yang stagnan, ketidaktercapaian target PAD, serta perlunya inovasi dalam pengelolaan retribusi dan pajak.
“Target PAD yang terus meleset perlu disikapi serius. Kami mendesak agar OPD penghasil melakukan langkah konkret, bukan hanya memberi jawaban normatif. Pemetaan potensi dan digitalisasi jadi keharusan,” tegas juru bicara fraksi gabungan.
