“Tentunya kami dari forum mahasiswa Madiun Raya dengan tegas sangat menolak dan menuntut untuk mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025. Karena, kami merasa banyak sekali kekurangan dan adanya indikasi politik untuk beberapa program yang sekiranya untuk kepentingan politik golongan tertentu,” tambahnya di sela wawancara.
Dalam hal lain, Purwadi,ketua komisi A DPRD Kabupaten Madiun saat menemui para mahasiswa mengatakan, pihaknya akan segara melakukan koordinasi dengan dinas terkait, dalam menyikapi tuntutan mahasiswa yang disampaikan siang ini.
“Kami akan segera kordinasi terkait perda telekomunikasi, karena sebelumnya kita memang sudah membentuk pansus. Kita akan melakukan percepatan dalam pembahasan. Terkait jaringan yang belum berijin dan kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk dilakukan penertiban.” terang Purwadi.
Sementara untuk jalan berlubang Purwadi akan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun untuk dilakukan perbaikan secara berkala sehingga kondisi jalan layak untuk digunakan.//////
