“Kami khawatir kesempatan baik ini tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat luas dan hanya bisa diambil kalangan tertentu saja. Transparansi dalam rekrutmen CPNS ini sangat penting untuk mencegah berbagai anggapan negatif,” ujar Aryo.
Lebih lanjut, Aryo juga mengkritisi pelaksanaan program beasiswa yang dinilai masih bersifat formalitas dan tidak menjangkau calon penerima manfaat secara luas. Menurutnya, banyak calon penerima manfaat yang gagal memenuhi persyaratan administrasi karena pengumuman yang dilakukan terlalu singkat.
“Apakah program ini untuk masyarakat Kabupaten Blitar secara luas atau hanya untuk kalangan tertentu saja? Kami meminta kejelasan tentang syarat sebenarnya dari calon penerima beasiswa tersebut dan berapa nilai uang yang diberikan pada penerima beasiswa,” tanyanya.
Tak hanya itu, Aryo juga menyinggung tentang pembangunan infrastruktur pendidikan yang hingga saat ini masih mengalami keterlambatan. Menurutnya, pembangunan fisik sekolah yang seharusnya sudah selesai sebelum tahun ajaran baru, hingga kini belum terealisasi, dan hal ini menjadi beban bagi orang tua murid yang harus mengadakan seragam sekolah secara mandiri.
“Keterlambatan ini sangat merugikan, dan alasan kesalahan rekanan tidak dapat diterima. Ini adalah tanggung jawab dinas terkait untuk memastikan program berjalan tepat waktu,” kritik Aryo.
Terakhir, di bidang pembangunan infrastruktur jalan, dalam pandangan umumnya, F-PDIP melihat adanya kesan subjektivitas dalam penentuan prioritas perbaikan jalan. Menurutnya, beberapa jalan yang masih layak justru mendapat perhatian lebih dibanding jalan yang mengalami kerusakan berat.
“Ada kesan subjektivitas dari Bupati. Mengapa yang di-hotmix justru jalan yang kondisinya masih layak, sementara jalan yang rusak berat tidak mendapat perhatian yang seharusnya?” pungkas Aryo. (adv/dwn)
