Anggota Komisi 4 DPRD Banyuwangi, Suwito, yang juga Ketua Fraksi Gerindra, menekankan pentingnya keselamatan warga yang tinggal di sekitar perkebunan. “Kami mendukung program pemerintah pusat soal ketahanan pangan, tapi harus sesuai aturan. Jangan sampai perubahan fungsi lahan malah membahayakan nyawa. Kemarin saya melihat sendiri, 1 jam hujan airnya berlumpur dan debitnya naik, kalau terjadi sampai 5 jam akan terjadi banjir bandang,” ujar Suwito.
Ia juga mendorong solusi seperti tumpang sari, di mana lahan senggang bisa dimanfaatkan untuk tanaman pangan tanpa merusak fungsi utama perkebunan. “Program Pemerintah terpenuhi, perkebunan sesuai dengan aturannya, masyarakat kebutuhannya bisa terpenuhi dengan bekerja di perkebunan, tapi yang paling utama adalah keselamatan masyarakat yang ada di bawahnya perkebunan,” tegasnya.
Aktivis LSM Banyuwangi, M Yunus Wahyudi, mengapresiasi langkah DPRD Komisi IV yang menurutnya menunjukkan tanggung jawab besar. “Keputusan untuk menghentikan operasi PT Perkebunan Kalibendo adalah langkah berani. Jika perkebunan tidak mampu mengelola dengan baik, lebih baik kembalikan ke negara agar masyarakat bisa memanfaatkannya,” ungkap Yunus.
Keputusan tegas ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang terdampak dan diharapkan mampu mendorong pengelolaan lahan yang lebih bertanggung jawab oleh pihak terkait.
