“Pengamanan dilakukan dengan asas profesional, proporsional, dan akuntabilitas. Kami memahami bahwa kebebasan berpendapat di muka umum adalah bagian dari demokrasi. Namun, kami juga harus bertindak tegas terhadap penyebaran hoaks atau fitnah yang dapat merusak tatanan sosial.” Tegasnya.
Polresta Malang Kota tidak hanya mengawal jalannya aksi, tetapi juga menyediakan fasilitas mediasi antara perwakilan demonstran dengan DPRD Kota Malang. (Kamis, 16/01/25).
Upaya tersebut sebagai langkah bentuk komitmen Polresta Malang Kota sebagai instansi Kepolisian yang mendukung proses demokrasi yang sehat dan konstruktif, dengan tetap menjaga ketertiban umum.
Pendekatan humanis yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi aparat lainnya dalam menjalankan tugas pengamanan.
“Sikap ramah, humanis dan empati yang ditunjukkan, disertai ketegasan saat diperlukan, dapat mencegah eskalasi konflik dan memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat.” Pungkas Kombes Pol Nanang.
Melalui pengawalan yang humanis, Polri berperan sebagai penjaga demokrasi, menciptakan rasa aman, sekaligus meredam kontroversi yang dapat muncul akibat pendekatan yang terlalu represif.
Dengan demikian, Polresta Malang Kota menunjukkan bahwa pengamanan yang dilakukan dengan hati bisa menjadi solusi efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.(humas – Polresta Malang kota)
