Layanan pengaduan ini, masih kata Kapolresta Banyuwangi, juga melibatkan masyarakat di luar Polresta.
Ada tiga perwakilan kelompok masyarakat yang dilibatkan. Masing-masing, dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan organisasi sosial.
“Kita libatkan masyarakat untuk memastikan penyelesaian aduan ini benar-benar transparan,” jelasnya.
Sementara itu Kasi Propam Polresta Banyuwangi, Ipda Darmawan mengatakan, layanan tersebut tentunya untuk mengetahui kinerja para anggota baik dilingkungan Polresta Banyuwangi maupun Polsek jajaran. Sehingga, kinerja anggota benar-benar terpantau dan lebih baik.
“Selama ini memang belum ada masyarakat yang melaporkan, hanya ada beberapa personel yang melanggar kedisipninan berdasarkan temuan anggota Propam saja,” katanya.
Kasipropam berharap, masyarakat benar-benar terlibat untuk memantau layanan dan kinerja Polri. Agar, kinerja Polri sesuai tupoksi dan akuntabel.
“Semoga dengan adanya layanan ini, masyarakat bisa terlibat untuk memantau dan melihat kinerja Polri yang semakin baik,” tegasnya.
Ipda Darmawan menambahkan, bahwa anggota yang melanggar tentunya akan dikenakan sanksi tegas. Baik dikarenakan kedisiplinan ataupun aturan yang telah diberlakukan.
Serta di tengah tahun Politik ini, Darmawan meminta masyarakat juga ikut memantau anggota Polri yang tidak netral atau terlibat dalam Politik Praktis.
“Ditahun politik ini, anggota Polri tentunya harus berlaku netral. Makanya, hotline tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat jika mengetahui adanya anggota yang terlibat dalam Politik Praktis,” pungkasnya. (*)
