KPK menegaskan bahwa proses hukum terhadap Karna akan terus berjalan, meskipun ia mencalonkan diri sebagai bupati dalam Pilkada Situbondo. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menekankan bahwa hasil praperadilan pertama memperkuat langkah hukum KPK.
“KPK menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim atas putusan ini. Putusan ini menguatkan bahwa aspek formil dalam penanganan perkara telah sesuai mekanisme,” ujar Tessa kepada awak media.
Karna diduga menggunakan dana PEN untuk kepentingan pribadi, sehingga menyebabkan kerugian negara. Selain itu, KPK juga telah menetapkan tersangka lain berinisial EP, seorang penyelenggara pemerintahan di Situbondo, yang diduga terlibat dalam kasus ini.
Posisi Karna di Pilkada Terancam
Kasus hukum yang menjerat Karna Suswandi turut memengaruhi posisinya dalam Pilkada Situbondo. Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai, pesantren, pegiat antikorupsi, dan generasi muda, secara terbuka menyatakan pengalihan dukungan mereka ke pasangan calon nomor urut 01, Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Ulfiyah.
Pasangan yang akrab disapa Mas Rio-Mbak Ulfi itu didukung oleh koalisi besar yang terdiri dari PKB, PPP, PDIP, Golkar, PSI, dan partai-partai lainnya. Dukungan yang semakin menguat terhadap pasangan ini menciptakan tantangan serius bagi Karna, yang harus menghadapi pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024, di tengah merosotnya kepercayaan publik akibat kasus hukum yang dihadapinya.
Dinamika Politik dan Hukum
Kasus ini tidak hanya memengaruhi reputasi Karna sebagai calon petahana, tetapi juga mengubah peta dukungan politik di Situbondo. Sementara itu, KPK memastikan bahwa penyidikan atas kasus ini akan terus berjalan, terlepas dari hasil Pilkada.
Berbagai pihak kini menunggu hasil pemungutan suara Pilkada Situbondo besok, yang akan menjadi penentu masa depan politik Karna Suswandi di tengah bayang-bayang kasus hukum yang mendera.
