“Tentunya hal ini dilakukan bersama dengan Satgas pangan, untuk kemudian dilakukan operasi pasar. Seperti yang dilakukan saat ini di Jember, kita lakukan pasar murah. Karena semua harus masif, bukan hanya di provinsi, kabupaten, dan stakeholder yang lain. BUMD juga melakukan pasar murah, dan berikutnya akan kita cek keliling,” ungkapnya.
Termasuk juga, kata Adhy, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang melakukan impor beras.
“Impor beras ini seluruhnya (dilakukan) di Indonesia, ada 14 titik. Salah satunya Jawa Timur. Masuk melalui Perak ataupun Probolinggo,” katanya.
“Itu utamanya untuk menambah kebutuhan Bansos beras yang dilaksanakan oleh Bapanas (Badan Pangan Nasional). Tapi sementara ini, untuk stok kita sendiri, itu sudah cukup. Jadi (impor beras itu) sebagian (juga) untuk stok dan bansos (nanti) bulan Juni,” sambungnya.
Ia menambahkan, kondisi stok beras di wilayah Jawa Timur, dalam satu tahun ini mengalami surplus kurang lebih 3,1 juta ton.
“Bahkan kita (Provinsi Jatim) juga mensuplai 20 provinsi lainnya, tidak bisa kita biarkan. Wilayah timur kalau tidak ada beras dari Jawa Timur, itu juga sulit. Maka mekanisme pasarlah yang membuat seperti itu,” ucapnya.
“Selain itu kita berkoordinasi dengan Perum Bulog. Bagaiamana sekarang Bulog memanej (mengelola/mengatur) pasokan (beras) tersebut. Kalau kita menggunakan mekanisme pasar, terutama yang premium. Mungkin kita tidak bisa mencegah para distributor untuk keluar, karena harganya lebih tinggi. Seperti ke NTB, NTT, Maluku, dan Kalimatan,” pungkasnya.
