Terkait dengan adanya kemungkinan pemodal kuat yang ikut bermain dalam Pilkades serentak di Banyuwangi, menurut dia yang nama pemilihan langsung tentunya harus memiliki modal yang cukup.
”Tetapi bagaimanapun juga uang itu bukan segala-galanya, tetapi segalanya juga butuh uang. Maksudnya belum tentu yang duitnya banyak jadi tetapi bagaimana sistem dan strategi pemenangan yang dipakai untuk menang dalam sebuah pemilihan,” pungkas Ruliyono.
Sebelumnya diberitakan sebagian fraksi yang ada di DPRD Banyuwangi berbeda sikap terkait pelaksanaan Pilkades serentak yang berpotensi berdampak negatif terhadap pelaksaan Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi H Basir Qodim mengusulkan agar pemerintah mengkaji ulang pelaksanaan Pilkades serentak karena potensi dampak negatif terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 mendatang.
Sementara Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Banyuwangi mengungkapkan tahapan pelaksanaan Pilkades serentak 51 desa di Banyuwangi sudah terjadwal. Pihaknya meminta pemerintah daerah wajib memberikan arahan kepada panitia penyelenggara agar mampu melaksanakan Pilkades sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.////
