Blitar, seblang.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Blitar 2024 semakin memanas dengan mencuatnya dugaan pelanggaran kampanye oleh pasangan calon Rijanto dan Beky Herdihansah. Pasangan calon bupati dan wakil bupati ini berada di bawah bayang-bayang sanksi pidana, yang mencakup hukuman kurungan dan denda, jika aksi pembagian beras kepada para korban bencana di Gandusari terbukti melanggar aturan pemilu. Kasus ini pun menuai sorotan publik Blitar di tengah suasana Pilkada yang sudah memanas.
Laporan ini awalnya diajukan oleh tim hukum pasangan calon pesaing, Hj. Rini Syarifah (Mak Rini) dan Abdul Ghoni. Mereka mengklaim bahwa aksi bagi-bagi beras yang dilakukan Rijanto-Beky di Gandusari adalah bentuk kampanye terselubung, dengan mencantumkan atribut pasangan calon di kendaraan yang digunakan untuk menyalurkan bantuan.
Tindakan ini, jika terbukti sebagai bentuk kampanye di luar ketentuan, berpotensi membawa konsekuensi serius bagi Rijanto-Beky, yang saat ini tengah menghadapi penyelidikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).
Bawaslu Telusuri Bukti Dugaan Pelanggaran Pemilu. Masrukin, anggota Bawaslu Kabupaten Blitar, menegaskan bahwa jika terbukti melanggar, pasangan Rijanto-Beky bisa dikenakan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 187 dalam Undang-Undang Pemilu, yang mencakup sanksi kurungan serta denda.
“Jika terbukti melanggar, sanksinya adalah kurungan dan denda sesuai Pasal 187,” ujarnya pada Sabtu (09/11/2024).
Kasus ini mendapat perhatian serius dari Bawaslu yang mengedepankan prinsip keadilan dan ketaatan pada aturan kampanye. Bawaslu kini tengah meneliti bukti-bukti yang mengaitkan aksi bagi-bagi beras dengan upaya kampanye ilegal. Kendaraan yang dipakai dalam penyaluran bantuan, yang menampilkan atribut kampanye pasangan Rijanto-Beky, menjadi salah satu fokus utama penyelidikan.
Pasangan Rijanto-Beky: Bantuan Ini Murni Kemanusiaan, Tanpa Motif Politik
Pada Sabtu, 9 November 2024, Rijanto dan Beky telah memenuhi panggilan Bawaslu, didampingi oleh tim kuasa hukum mereka. Di hadapan komisioner Bawaslu, Rijanto dan Beky menegaskan bahwa bantuan yang diberikan adalah bentuk aksi kemanusiaan dan tidak dimaksudkan untuk meraih simpati politik. Menurut tim mereka, distribusi beras ini adalah respons cepat atas kebutuhan mendesak warga terdampak bencana puting beliung yang terjadi di wilayah Gandusari.
“Tidak ada kaitan politik, murni kemanusiaan,” ujar Masrukin, menyampaikan keterangan dari pihak Rijanto-Beky.
