Trijanto dan peserta aksi demo dalam memperingati Hari Antikorupsi tersebut meminta agar Kejaksaan Negeri Kota Blitar segera mengusut secara tuntas laporan dugaan korupsi tersebut. Salah satunya dengan meminta perwakilan dari Kejaksaan Kota Blitar untuk menandatangani pakta integritas sebagai komitmen pemberantasan korupsi. Penandatangan pakta integritas tersebut dilakukan oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar, Prabowo, di selembar kain putih yang dibentangkan oleh para pendemo.
Kasi Intel Kejari Kota Blitar, Prabowo Saputro, menyampaikan apresiasi atas dukungan KRPK dan FMR dalam mengawal pemberantasan korupsi di Kota Blitar.
“Evaluasi ini penting bagi kami untuk segera menuntaskan penanganan perkara tindak pidana korupsi,” ujar Prabowo.
Sedangkan saat di Kejaksaan Kabupaten Blitar, para pendemo mendesak agar beberapa dugaan kasus korupsi segera ditindaklanjuti. Di antaranya terkait dengan laporan dugaan korupsi dana hibah yang penerimanya tidak menyerahkan LPJ dan dana dialokasikan ke organisasi yang tidak aktif dengan potensi kerugian sebesar 6,25 miliar rupiah.
Kedua, terkait dengan laporan dugaan korupsi PJU senilai 2,48 miliar. Ketiga, laporan dugaan korupsi dana hibah BOS Satdiknas Swasta dengan potensi kerugian sekitar 13,37 miliar rupiah.
Keempat, laporan dugaan korupsi pencatatan ganda aset kendaraan Kabupaten Blitar sebanyak 197 kendaraan. Kelima, dugaan korupsi realisasi belanja modal tanah Kabupaten Blitar untuk pembebasan yang tidak sesuai dengan semestinya dengan kerugian 432 juta rupiah. Dan terakhir, dugaan dana hibah parpol dengan kerugian 2,09 miliar.
Dengan berbagai kasus tersebut, pada peringatan Hari Antikorupsi ini, KRPK menuntut Kejaksaan Negeri Kota dan Kabupaten Blitar untuk segera mempercepat penanganan kasus korupsi yang telah dilaporkan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
