Sulaiman juga mengkritik keras absennya pihak Perhutani KPH Banyuwangi Barat dalam hearing, meski undangan telah disampaikan resmi oleh DPRD. Ia menyebut ketidakhadiran ini sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat kecil.
Kepala Desa Kluncing, Sumawi, turut menyuarakan keresahan warganya. Ia menyebut hanya 30 persen dari 1.500 KK di desanya yang punya lahan pertanian sendiri.
“Masyarakat kami cuma ingin menumpang menanam. Kami tak meminta hak milik. Tapi mengapa dilarang? Padahal pemerintah pusat terus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program ketahanan pangan,” kata Sumawi.
Ia juga menyoroti ketimpangan perlakuan Perhutani dalam mengelola kawasan hutan.
“Saat kami minta izin menanam, alasannya hutan lindung. Tapi di lokasi yang sama, bambu-bambu dipanen dan dijual oleh pihak Perhutani sendiri. Di mana letak keadilannya?” tegasnya.
Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari, mengaku hearing ini sudah lama direncanakan namun terkendala koordinasi.
“Hari ini kami menggelar hearing bersama LSM GERAK terkait pemanfaatan lahan hutan di Desa Kluncing. Sayangnya, pihak Perhutani tidak hadir. Maka kami akan jadwalkan ulang dengan mengundang pihak yang lebih lengkap, Perhutani dan Dinas Kehutanan Provinsi,” jelas Emy.
Menurutnya, pemanfaatan lahan Perhutani oleh warga sebenarnya memungkinkan, asal sesuai aturan dan ada kerja sama yang saling menguntungkan.
“Pemanfaatan lahan itu bisa dilakukan. Tinggal dibahas mekanismenya, termasuk skema sharing hasil antara masyarakat dan Perhutani,” ujarnya.
