Sehingga menurut Bayu, untuk langkah-langkah selanjutnya akan kita lakukan bersama Sapol PP. “Harusnya nanti kedepannya ada teguran dari Satpol PP, nanti sampai pada peningkatan pembongkaran itu nanti dengan kita yang akan mendampingi, karena penegak Perda ini kan bukan Dinas PU,” ujarnya.
Selanjutnya dia mengungkapkan pihaknya mengusulkan penertiban, namun ketika di lapangan masih ada seperti itu. kemudian kami berkomunikasi supaya dilaksanakan.
“Jadi nanti untuk selanjutnya kita sampaikan ke Satpol PP bahwa teguran satu sampai tiga (1 – 3) dan tindakan pembongkaran. Surat kita sudah masuk ke Satpol PP pusat pada 8 Juli 2024 sedangkan surat dari kecamatan Giri itu pada 28 Juni 2024,” imbuh Bayu.
Makanya pihak Dinas PU kemarin sudah ada dan dibangun di belakang dan ketika ada lagi proses pembangunan maka pihaknya mengajak Satpol PP terkait dengan penegakan Perdanya.”Kalau eksisting itu kita tidak bisa menegur contohnya dari zaman-zaman terdahulu seperti sebelum Perda dan PP. Kita mendorong Satpol PP untuk penegakan Perdanya,” pungkas Bayu.///
