Banyuwangi, seblang.com – Jika di sejumlah daerah lain banyak perangkat desa memilih pindah kerja ke pabrik, kondisi berbeda justru terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak perangkat desa mengajukan pengunduran diri dan memilih bekerja sebagai kuli bangunan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyuwangi, Jay A. Mansur, kepada sejumlah wartawan di Gedung DPRD Banyuwangi, Senin (19/1/2026).
Menurut Jay A. Mansur, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berdampak negatif terhadap penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa di Banyuwangi. Bahkan, besaran Siltap tersebut berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang telah ditetapkan pemerintah.
Dengan penurunan Siltap tersebut, tidak sedikit perangkat desa, mulai dari sekretaris desa hingga staf honorer, memilih mengundurkan diri.
“Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, makanya banyak perangkat desa yang mengundurkan diri,” imbuh Mansur.
Pria yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, itu menuturkan bahwa pihaknya bersama sejumlah pengurus PPDI Banyuwangi telah mengadukan kondisi tersebut ke DPRD Banyuwangi guna mencari solusi terbaik.
Lebih lanjut, ia berharap dapat berdialog langsung dengan Bupati Banyuwangi untuk menemukan jalan keluar atas dampak program efisiensi anggaran pemerintah pusat.
“Target kami bisa bertemu pimpinan. Yang penting masyarakat tahu apa yang kami lakukan dan perjuangkan,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Banyuwangi, M. Yanuarto Bramuda, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah merespons tuntutan PPDI. Bahkan, Bupati Banyuwangi telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp15 miliar.
“Namun tidak mudah, karena berapa pun anggarannya, jika komposisi 30:70 persen tetap berat. Sebab, 30 persen tersebut termasuk Siltap kepala desa dan perangkat desa,” ujar pejabat yang akrab disapa Bram.
Ia menambahkan, pihaknya bersama tim eksekutif terus menggodok mekanisme tertentu agar tambahan anggaran tersebut dapat mendorong peningkatan kinerja perangkat desa. “Yang kami dorong adalah kinerja, sehingga ada apresiasi dan reward bagi perangkat desa,” pungkasnya.///////
