“Bahkan juga bisa bantu-bantu modal saya jualan, untuk dapat pemasukan. Lah kemudian ditunda, kalau bisa jangan sampai ditunda, kayak biasanya saja. Alhamdulillah bantuan itu sejauh ini sudah tepat sasaran,” ungkapnya.
Senada dengan yang disampaikan oleh Holilah, seorang warga bernama Devi Ika Yustiantini (34), saat dikonfirmasi terpisah mengatakan. Keluarganya juga mendapat bansos yakni BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).
“Manfaatnya bansos dari pemerintah sangat banyak. Salah satunya kebutuhan-kebutuhan ibu bisa terpenuhi. Ibu saya menerima bantuan sudah lama, kurang lebih 2 tahun dari BPNT. Buat kalangan seperti ibu saya yang sudah berumur 65 tahun, sangat bermanfaat sekali,” ucap Devi.
“Apalagi kami mendengar bahwa ada penundaan penyaluran bansos dari pemerintah hanya karena mau Pilkada. Ya kami resah,” ungkapnya dengan raut wajah kecewa.
Dengan adanya kebijakan penundaan penyaluran bansos untuk menjaga netralitas ASN. Devi mengaku tidak setuju terkait peraturan tersebut.
“Karena Pilkada sama BLT entah itu BPNT atau PKH, kan tidak ada hubungannya. Jadi kalau bisa jangan dikait-kaitkan hanya untuk kepentingan Pilkada saja. Kan itu bantuan memang dari Pemerintah, jadi buat apa ditunda, kasihan untuk masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
“Jadi kalau soal Pilkada ya kembali lagi tergantung masyarakatnya. Terserah mau pilih siapa, bukan karena nanti dapat BLT jadi pilih ini, kita pilih paslon memang dari hati nurani, bukan dari apa-apanya,” sambungnya.
Devi menambahkan, untuk sasaran penyaluran bansos, semua warga di wilayahnya mendapat bantuan sesuai harapan.
“Alhamdulillah tepat sasaran. Meskipun ada yang tidak dapat BPNT, tapi nanti juga akan dapat (bantuan) beras yang dari bulog itu 10 kg. Saya harap pemerintah bijak untuk mengambil keputusan,” tutupnya.
