Kota Mojokerto, seblang,com — Pemerintah Kota Mojokerto bergerak cepat menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait keberadaan salah satu toko minuman beralkohol di wilayah kota. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, bersama jajaran turun langsung memberikan edukasi kepada pemilik usaha agar menghentikan sementara operasional hingga seluruh perizinan dinyatakan lengkap.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan setiap aktivitas usaha berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami merespons cepat aduan masyarakat dengan turun langsung ke lapangan. Pemilik usaha kami edukasi agar tidak membuka operasional terlebih dahulu sampai seluruh perizinan dari pemerintah pusat maupun daerah benar-benar terpenuhi,” tegasnya.
Menurutnya, terdapat sejumlah tahapan perizinan yang wajib dipenuhi pelaku usaha. Sebagian merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui sistem Online Single Submission (OSS), sementara lainnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan berdirinya toko tersebut telah memenuhi seluruh regulasi agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tambah Ning Ita, sapaan akrabnya.
Ia menjelaskan, ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yang mengatur jarak minimal 400 meter dari sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum. Selain itu, sebelum pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha wajib melengkapi perizinan dasar, seperti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), izin lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Saat ini, outlet HWG23 Mojokerto telah diminta menghentikan sementara operasional karena belum mengantongi izin dari Pemerintah Kota Mojokerto. Bersama Satintelkam Polres Mojokerto Kota, Pemkot juga telah melakukan audiensi dengan pihak HWG23 pada Kamis (5/2). Dari pertemuan tersebut, manajemen HWG23 menyampaikan bahwa proses perizinan masih dalam tahap pengurusan.
Ning Ita turut mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam menyampaikan aduan dan mengawasi lingkungan sekitar.
“Terima kasih atas atensi warga Kota Mojokerto. Kota ini adalah milik kita bersama, sehingga sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga ketertiban serta memastikan setiap usaha berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya. (har)
