Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jawa Timur, Akhmad Jazuli, menjelaskan bahwa RPJMD dan RKPD Kota Blitar harus selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Ia memaparkan sejumlah indikator makroekonomi yang menjadi tolok ukur pembangunan daerah, diantaranya termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan ketimpangan pendapatan.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2024 tetap positif di angka 4,93 persen, meskipun melambat dibanding tahun sebelumnya akibat penurunan kinerja sektor perdagangan dan pertanian, yang merupakan salah satu penopang ekonomi provinsi. Namun, perlambatan ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi Kota Blitar yang mencapai 5,33 persen pada tahun yang sama.
Sementara itu, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ditargetkan turun ke kisaran 8,81-9,10 persen, sedangkan di Kota Blitar, Akhmad Jazuli berharap dapat ditekan hingga 6,07-6,27 persen pada tahun 2026.
Akhmad Jazuli berharap target pembangunan ini dapat diwujudkan melalui perencanaan yang matang dan kebijakan yang tepat sasaran.
Diketahui, pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik oleh Wali Kota Blitar, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah Kota Blitar, Ketua DPRD, serta perwakilan dari organisasi masyarakat. (dip/adv/komfkot)
