Mojokerto, seblang.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto resmi melaksanakan kegiatan persiapan penyusunan neraca aset pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, yang dirangkaikan dengan launching penerapan aplikasi Electronic Barang Milik Daerah (E-BMD).
Aplikasi E-BMD diluncurkan langsung oleh Wakil Bupati Mojokerto, M. Rizal Octavian, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem tata kelola aset yang lebih tertib, transparan, dan terintegrasi secara nasional sesuai regulasi Kemendagri.
Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto, Iwan Abdillah, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
Kegiatan diikuti sekitar 114 peserta, terdiri dari pejabat penatausahaan keuangan, pengurus barang pengguna, serta operator E-BMD dari seluruh perangkat daerah.
“Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam menggunakan aplikasi E-BMD, menyajikan data barang milik daerah yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, menertibkan administrasi aset daerah sesuai ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMD di Kabupaten Mojokerto,” jelas Iwan.
Ia menambahkan bahwa narasumber dari Kemendagri dan Universitas Indonesia memberikan materi mengenai kebijakan nasional pengelolaan BMD serta tata cara operasional aplikasi E-BMD.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Bupati Mojokerto, M. Rizal Octavian, menegaskan bahwa pengelolaan aset merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Aset daerah, kata Rizal, bukan sekadar angka, tetapi kekayaan daerah yang mendukung pelayanan publik dan pembangunan.
“Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. BMD bukan sekadar catatan aset, tetapi bagian dari kekayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Rizal juga menekankan bahwa keberhasilan penerapan E-BMD sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah, mulai dari pengurus barang hingga pejabat penatausahaan keuangan.
“Transformasi digital bukan hanya soal penerapan aplikasi, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur. Karena itu, saya mengajak seluruh pejabat pengelola barang, pejabat penatausahaan, dan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk beradaptasi, belajar, dan menggunakan aplikasi ini dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Ia menargetkan penyusunan neraca aset LKPD 2025 semakin presisi dan mendukung upaya Pemkab Mojokerto meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada audit mendatang.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai awal yang baik untuk memperkuat komitmen kita dalam membangun pemerintahan daerah yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup juga menyampaikan apresiasi kepada Kemendagri atas pendampingan dan bimbingan teknis dalam persiapan implementasi E-BMD. Ia berharap penerapan aplikasi tidak berhenti pada tahap launching, tetapi dapat dioptimalkan dan digunakan secara konsisten di seluruh perangkat daerah.
“Semoga penerapan aplikasi E-BMD berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mendukung akurasi laporan keuangan tahun 2025, serta menjadi bagian dari langkah besar menuju tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, efisien, dan berintegritas,” harapnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan teknis, diskusi, serta pendalaman materi terkait penyesuaian data aset menuju penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025. Pemkab Mojokerto optimistis penerapan E-BMD menjadi momentum memperkuat akurasi informasi aset serta meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. (rs)
