Malang, seblang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersiap melelang ratusan kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai dan selama ini menumpuk di gudang penyimpanan. Kebijakan tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Malang, H.M. Sanusi, sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran sekaligus penataan aset daerah agar tidak terus membebani pembukuan dan biaya perawatan.
Bupati Sanusi menyampaikan, saat ini Pemkab Malang masih berada pada tahap awal dengan membentuk tim khusus untuk mengkaji teknis pelaksanaan lelang kendaraan dinas tersebut.
“Nanti terkait lelang mobil dinas itu masih dibentuk tim, dikaji. Sementara nanti mobil dinas yang umurnya sudah 15 tahun ke atas, itu yang kami lelang,” ujar Sanusi usai diwawancarai awak media di Kecamatan Singosari, Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, langkah tersebut diambil karena banyak kendaraan dinas dalam kondisi rusak berat dan sudah lama tidak digunakan, namun masih tercatat sebagai aset aktif pemerintah daerah.
“Karena di gudang itu menumpuk, rusak. Itu yang harus kami selesaikan dulu,” tegasnya.
Jumlah kendaraan dinas yang akan dilelang pun diperkirakan cukup besar. Bupati Malang menyebut, kendaraan yang menumpuk di gudang mencapai ratusan unit.
Saat ditanya awak media terkait jumlah kendaraan, Sanusi memberikan gambaran kasar.
“Lebih kayaknya,” katanya singkat ketika ditanya apakah jumlahnya sekitar 100 unit.
“Ya, banyak pokoknya,” tambahnya saat ditanya kemungkinan jumlahnya mencapai 200 unit.
Adapun jenis kendaraan yang akan dilelang sangat beragam, mulai dari kendaraan operasional hingga alat berat milik pemerintah daerah.
“Ada bus rusak, truk rusak, ada ekskavator, ada sepeda motor. Pokoknya mesin-mesin yang rusak agar tidak membebani pembukuan dan pembiayaan. Itu langkah efisiensi, kami lelang saja,” jelas Sanusi.
Sementara itu, untuk kendaraan dinas yang saat ini masih digunakan oleh para kepala dinas, Sanusi memastikan belum ada perubahan kebijakan dalam waktu dekat.
“Kalau mobil dinas kepala dinas, sementara ya dipakai,” ujarnya.
Terkait wacana penerapan sistem sewa kendaraan dinas ke depan, Bupati Malang menyebut kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah melalui evaluasi menyeluruh.
“Ya, nanti berikutnya. Bertahap,” ungkapnya.
Sedangkan untuk anggaran operasional kendaraan dinas yang masih digunakan, Sanusi memastikan tetap tersedia dalam pos anggaran pemerintah daerah.
“Ada di anggaran,” pungkasnya.
Kebijakan lelang kendaraan dinas ini diharapkan tidak hanya menertibkan aset daerah, tetapi juga meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan Pemkab Malang serta mencegah pemborosan akibat perawatan aset yang sudah tidak produktif.
