“Kami masyarakat merasakan akibat adanya pejabat Plt yang berkepanjangan. Kondisi yang ada saat ini merupakan sebuah bom waktu yang nantinya akan membikin kelabakan penentu kebijakan baik didalam birokrasi atau diluar birokrasi,” ujar alumni HMI tersebut.
Pengusaha kuliner itu menambahkan dengan banyaknya pejabat Plt tidak menutup kemungkinan para investor juga akan berpikir bila ingin ikut ambil peran di kabupaten Banyuwangi. Karena sifat investasi perlu adanya kepastian dan kejelasan.
Sementara menanggapi banyaknya pejabat Plt di Banyuwangi, Bupati Ipuk Fiestiandani menyatakan Plt meupakan bagian dari proses karena kurangnya kaderisasi sehingga harus di Plt dulu.
“Bukan berarti ada kekosongan jabatan yang harus ada proses lelang jabatan (open bidding) dulu untuk menjadi kepala dinas. Jadi tidak ujug-ujug (bhs Jawa) mereka naik pangkat untuk bisa menjadi kepala dinas mereka harus ikut open bidding dulu,” jelas Bupati Ipuk.////
Sekedar informasi Open bidding merupakan salahsatu bentuk usaha yang dicanangkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
Lelang jabatan atau seleksu dan promosi jabatan publik secara terbuka (Open bidding) merupakan suatu sistem atau mekanisme yang dilakukan dalam mengimplementasikan pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan struktural yang dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme.
