“Kami ingin mengembangkan usaha dengan berjualan langsung ke konsumen, namun untuk itu kami memerlukan kelengkapan legalitas seperti NIB, PIRT, dan sertifikat halal,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Ipuk langsung menginstruksikan Dinas Koperasi dan UMKM untuk memfasilitasi pembuatan dokumen legalitas produk Wasis. Lebih lanjut, Ipuk menekankan pentingnya tindak lanjut dari semua usulan yang disampaikan dalam forum ini.
“Aspirasi ini sangat berarti dan akan kami jadikan acuan untuk merancang program-program pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif,” tegas Ipuk. Beliau menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM yang dikelola oleh penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi daerah.
Selain aspek ekonomi, forum ini juga membahas usulan di bidang kesehatan dan aksesibilitas publik, termasuk penyediaan loket khusus disabilitas di fasilitas kesehatan dan peningkatan fasilitas olahraga bagi penyandang disabilitas.
Inisiatif Pemkab Banyuwangi dalam menyelenggarakan Rembug Disabilitas ini merefleksikan upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Dengan memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas, Pemkab Banyuwangi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga mempromosikan kesetaraan dan inklusivitas dalam seluruh aspek pembangunan daerah.
