“Karena mungkin gradenya kami tidak mengatakan lebih tinggi tetapi menyesuaikanlah. Kita terbuka aja silakan kalau ada dari kabupaten/ kota lain,” tambah dia.
Seperti diberitakan sebelumnya menanggapi banyaknya pejabat pelaksana tugas (Plt) di lingkungan Pemkab Banyuwangi pertanyaannya tergantung pada kemauan Bupati Ipuk Fiestiandani sebagai pemimpin Banyuwangi untuk mempercayai kemampuan dan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) yang ada saat ini.
Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD Banyuwangi, H. Khusnan Abadi terkait banyaknya Plt pihaknya mempersoalkan masalah tersebut tetapi bukan berarti tidak sepenuhnya setuju. Tetapi Plt adalah pejabat yang tidak memiliki kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksinya) karena kewenangan mengeksekusi tidak ada.
“Karena untuk hal-hal yang menjadi kewenangan setingkat Kepala Dinas atau penggunaan anggaran harus konsultasi dan menunggu keputusan bupati,” jelas H. Khusnan di ruang Fraksi PKB DPRD Banyuwangi pada Senin (03/04/2023).
Pertanyaannya, lanjut dia, apakah tidak ada pejabat Banyuwangi yang memiliki kapasitas untuk menjadi pejabat definitif ? Baik pangkat golongan maupun kapasitas mereka. Banyuwangi memiliki banyak pejabat senior dan memiliki kemampuan dan kapasitas yang teruji.
“Berarti Bupati Banyuwangi tidak percaya terhadap bawahannya. Terbukti saat lebih banyak pejabat Plt apabila dibandingkan dengan bupati sebelumnya yang juga ada tetapi beberapa dinas saja,” imbuh politisi asal Genteng tersebut.
