Kalo SKS nya itu aturan dari Kemendikbud karena kalau Perguruan Tinggi itu kan harus mengacu ke pusat nah itu mungkin yang dari Kemendikbud kalau berapa SKSnya. Kalo untuk buku-buku Pancasila ini dari BPIP menekankan semuanya lebih menonjolkan untuk prakteknya jadi implementasinya tidak semuanya teori jadi 70 persen praktek dan 30 persen teori.
Selanjutnya dia berharap upaya pembumian Pancasila ini lebih masif tidak hanya di pusat saja dan juga tidak hanya menjadi tanggung jawab BPIP tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa karena BPIP ini hanya berada di Jakarta tidak ada di daerah-daerah.
“Sehingga ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama kita gotong-royong meninternalisasikan dan menginstitusionalisasikan Pancasila .Kalau melihat PP No. 4 tahun 2022 tentang perubahan standart nasional pendidikan itu sudah ada di situ Pancasila ini menjadi kurikulum wajib bagi setiap jenjang pendidikan dasar sampai menengah itu selain Pendidikan Agama ada Pendidikan Pancasila,” tambah Alumni Fakultas Hukum UNS tersebut.
Kemudian jenjang Perguruan Tinggi itu ada Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan seterusnya kemudian mata kuliahnya itu juga ada Pendidikan Pancasila.”Kalau sejauh apa itu mungkin urusannya Kemendikbud ya karena itu merupakan kurikulum dari Kemendikbud tetapi paling tidak dari BPIP strachingnya adalah Pancasila menjadi kurikulum wajib dari PAUD sampai PT,” pungkas Rahmawati Oktiviani.
