Karena Dinas PU CKPP sudah memberikan kesempatan, secara normatifnya juga tidak berani lagi memberikan kesempatan kedua akhirnya rekanan diberi surat pemutusan kontrak sesuai dengan prosedur.
Apalagi lokasi masjid Babussalam tersebut di dalam area pemkab Banyuwangi dan juga bagian dari pendampingan dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Sehingga sisi administrasinya Dinas PU CKPP melaporkan kepada Bupati dan pertimbangan untuk melakukan pemutusan kontrak ini adalah bagian dari perjanjian di dalam kontrak Dinas PU CKPP tidak berani untuk menambah perpanjangan saat progres juga tidak memungkinkan lagi.
Bayu menambahkan sesuai dengan rencana dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025 pembangunan Masjid Babussalam bisa dianggarkan dan secepatnya tuntaskan agar bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti sebelumnya.
“Harapannya kalau PAK ini jadi di anggarkan Desember 2025 sudah selesai. Kalau ngomongkan anggaran di BPKAD. Kalau kita selama APBD di dok dan DPA di tetapkan oleh Pemkab Banyuwangi dan itu ada nomenklaturnya Dinas PU akan melaksanakan,” pungkas Bayu.///////
