“Kesehatan itu adalah urusan pemerintahan konkueren. Artinya tanggung jawab dan wewenangnya berbagi antara pemerintah pusat dan daerah. Anggaran kesehatan itu sebagian besar di daerah, tidak di pusat. Maka tanggung jawab kesehatan itu lebih banyak di daerah Provinisi Kab/Kota daripada di pusat,” jelas Muhadjir.
Dalam kesempatan itu hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, dan jajaran pimpinan dan perangkat daerah peraih oenghargaan dari Provinsi, Kabupaten/Kota.
Di kesempatan itu Menko PMK juga menyerahkan penghargaan pada 6 provinsi Kategori Tim Pembina Terbaik dalam memfasilitasi keberhasilan Kabupaten Kota Sehat, yaitu kepada Provinsi DIY, Bali, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat.
Juga diserahkan penghargaan percepatan 100 persen stop buang air besar sembarangan tingkat provinsi, yaitu kepada provinsi Sulawesi Selatan.
Juga diserahkan penghargaan Kabupaten Kota Sehat (KKS) 2023 diraih oleh 136 Kabupaten Kota, yang terdiri dari: kategori Swasti Saba Wistara 27 Kab/Kota; Swasti Saba Wiwerda 34 Kabupaten KotaSwasti Saba Padapa 75 Kab/Kota. Kemudian Penghargaan STBM (Sanitasi Berbasi Masyarakat) diraih oleh 33 Kab/Kota, yang terdiri dari kategori STBM Pratama 20 Kab/Kota; STBM Madya 9 Kab/Kota; dan STBM Paripurna 4 Kab/Kota.
Menko PMK juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan. Dia berharap penghargaan dapat menguatkan kesungguhan upaya pemerintah daerah dalam pemerataan pelayanan kesehatan di daerahnya masing-masing.
“Saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada mereka yang telah menunjukkan kesungguhannya, pejabat pemerintah daerah yang telah menunjukkan kesungguhannya dalam memberikan pelayanan tanpa membedakan, diskriminasi di sektor kesehtan terhadap masyarakatnya bagi penduduk Kabupaten/Kotanya masing-masing,” ungkap Muhadjir. (*/ANO)
****
