“Selain itu, dalam Musdes tersebut kami juga menunjukan dokumen PT SKS. Mengingat selama ini puluhan warga menuding aktivitas tambang SKS ilegal,”kata Heri Sampurna.
Sementara itu, Ketua BPD Desa Tambak Ukir Taufik Lutfi mengatakan, meski Musdes sempat memanas, namun akhirnya puluhan warga memilih berdamai dengan PT SKS.
“Sebagai tindak lanjut pengelolaan CSR yang diserahkan ke pemerintahan desa, kami akan membentuk pengurus penyaluran CSR. Bahkan, kami juga akan mengawal CSR dari PT SKS,” kata Taufik Lutfi.
Lebih jauh Taufik Lutfi menambahkan, agar penyaluran CSR tepat dan tepat sasaran, pihaknya akan terus mengawal penyaluran CSR kepada para terdampak, terutama kepada warga yang rumahnya ada dipinggir jalan.
“Kami akan terus mengawal CSR dari PT SKS, agar penyalurannya tepat waktu dan tepat sasaran,” pungkasnya. (///////)
