Dari pertemuan dia mengatakan, pemerintah desa setempat diberi waktu selama satu minggu untuk memberikan pertanggung jawaban. Jika tetap, maka permasalahan ini akan di laporkan ke pihak penegak hukum.
“Pertemuan kedua ini hasilnya nihil. Tadi diberi waktu satu minggu. Jika tak ada jawaban, ya akan dilaporkan,” ucapnya.
Dikonfirmasi terpisah, warga berinsial S, Dusun Semalang juga mengaku dirugikan tetang PBB tersebut. Dia bisa mengetahui jika dirinya nunggak selama lima tahun, saat dirinya tak diberi pipil pajak oleh petugas pemungut pajak dusun setempat.
Karena itu, kemudian warga ini membawa kertas PBB yang lama untuk digunakan sebagai sarana pembayaran pajak ke kantor pos. Namun setelah dibayar, terdapat tunggakan selama 5 tahun.
“Punya saya ada yang 5 tahun, punya adik saya sekitar 4 tahun. Tadi infonya warga juga ramai di desa mengenai hal ini. Tadi saya tida ikut ke kantor desa,” jelas S.
Dikonfirmasi terkait PBB yang diduga bermasalah ini, Drs. Khamdan Kepala Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, belum menjawab pertanyaan pewarta seblang.com melalui sambungan WhatsApp. ////
