Lebih lanjut dia mengungkapkan dalam acara yang digelar juga pihaknya juga meminta hasil monitoring dan rapot semua pemegang HGU sehingga anggota dewan mengetahui satu persatu.“Kita mencari solusi untuk ini segera diperbaiki karena seperti kita tahu Kandangan Pesanggaran banjir setiap tahun. Jembatan dan insfrastruktur hilang semua.Kita tidak mau setiap tahun ada bencana yang terjadi,” imbuhnya.
Dalam acara rapat yang digelar diputuskan untuk dilakukan perbaikan terkait pelaporan yang dilakukan 3 (Tiga) tahun sekali. Sehingga yang dipaparkan oleh Dinas Pertanian adalah monitoring tahun 2021.
Sedangkan untuk 2024 belum disampaikan oleh Dinas Pertanian.”Untuk 2025 kami sudah sampaikan kepada GPPI, dewan akan turun sendiri bersama dengan Dinas Pertanian untuk monitor satu persatu,” ujar Emy.
Emy menambahkan karena alih fungsi lahan dinilai merugikan pemerintah daerah, di masa mendatang dewan akan turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi perkebunan dengan menggunakan drone maupun peralatan pendukung lainnya agar mendapatkan gambaran yang utuh terkait kondisi perkebunan yang ada.
Bahkan dalam rapat tersebut perwakilan perkebunan mengungkapkan dengan tanaman yang sesuai dengan ijin HGU seperti Kopi dan cengkeh, mereka sudah mendapatkan keuntungan.
“Jadi kalau sudah ada alif fungsi lahan sudah tidak bisa ngomong bahwa selama sudah tidak menguntungkan. Alih fungsi komoditi legal ketika berijin dan ada rekomendasi dari Dinas Pertanian, BPN dan Bupati,” pungkas Emy.//////
