Banyuwangi, seblang.com – Dalam upaya memastikan pengelolaan perkebunan di Banyuwangi sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada, Komisi 2 DPRD Banyuwangi pada tahun 2025 mengagendakan turun lapangan langsung untuk melakukan monitoring pengelolaan semua perkebunan pemagang Hak Guna Usaha (HGU) bersamaDinas Pertanian & Pangan dan instansi terkait yang lain.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Banyuwangi Emy Wahyuni Dwi Lestari kepada sejumlah wartawan usai pelaksanaan Rapat Kerja bersama bersamaDinas Pertanian & Pangan dan Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) di Ruang Rapat Komisi 2 DPRD Banyuwangi pada Kamis (13/3/2025).
Menurut Emy Wahyuni, dalam pertemuan tersebut para pihak melaporkan perkembangan pengelolaan semua kebun yang ada di kabupaten yang ada di ujung timur Pulau Jawa ini.
“Dampak pergantian tanaman yang dilakukan oleh kebun dinilai berdampak negatif bagi Banyuwangi, salah satunya terjadinya banjir di wilayah kota dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Emy.
Dia menuturkan sampai saat di Banyuwangi tercatat ada 35 pemegang HGU. Dari jumlah tersebut pemerintah daerah sudah memberikan surat peringatan berkali-kali kepada PT Perkebunan Kalibendo terkait alih fungsi lahan yang dilakukan.
Jawaban yang disampaikan oleh PT Kalibendo kepada Dinas Pertanian, lanjut Emy program yang dilaksanakan merupakan tahapan untuk penggantian tanaman seperti ijin yang ada di HGU.”Tetapi itu kan alasan klise dan kami tidak ingin pemegang HGU lain menggunakan alasan yang sama,” tambah Politisi Partai Demokrat Banyuwangi tersebut.
Lebih lanjut wakil rakyat asal Kecamatan Gambiran itu menambahkan pihaknya banyak menerima laporan masyarakat dari Glenmore dan Kalibaru yang memberikan informasi sebagian area kebun sudah ditanami cabai. Anggota dewan tentu saja keberatan karena tidak sesuai dengan surat ijin HGU dan terkait banyaknya bencana banjir.
